BAB I

PENDAHULUAN

Adapun asas legalitas pada hukum pidana positif baru dikenal oleh hukum positif sesudah Revolusi Perancis tahun 1978. sebelumnya hakim-hakim mempunyai kekuasaan besar. Mereka dapat menganggap suatu perbuatan sebagai jarimah meskipun undang-undang tidak melarangnya, sehingga kekuasaan yang semena-mena dan mutlak ini menjadi salah satu faktor pecahnya revolusi.

Sesudah revolusi, asas legalitas diterapkan pada hukum Perancis. Asas ini kemudian diikuti oleh negara-negara lain. Pada umumnya asas  legalitas yang diterapkan pada hukum Perancis ini teliti sekali, yaitu tiap-tiap perbuatan pidana memiliki undang-undang dan  telah ditentukan hukumnya. Kekuasaan hakim tidak lebih dari berkuasa memberikan ampunan atau mengurangi hukuman, kekuasaannya hanya terbatas pada pelaksanaan hukuman. Penguasa perundang-undanganlah yang berkuasa, mereka mengambil sistem batas tertinggi dan terendah pada tiap-tiap hukuman yang boleh dipilih oleh hakim atau dijatuhkan keduanya. Namun, karena pengalaman dan kebutuhan masyarakat, cara penerapan asas legalitas itu menjadi berkembang, yaitu memberikan kekuasaan kepada hakim untuk menghentikan pelaksanaan hukuman (hukuman janggelan). Penguasa eksekutif juga diberi kekuasaan untuk memberi ampunan, mengurangi, dan membebaskan si terhukum dengan syarat-syarat tertentu. Asas legalitas masih dijunjung tinggi, tetapi perluasan dalam cara menjatuhkan hukuman yang sesuai tetap diperbolehkan, lalu penerapan asas legalitas menjadi lunak.

Sejak permulaan abad ke-20 M. asas legalitas mulai dikritik oleh para sarjana, dengan alasan bahwa asas tersebut tidak mampu menghadapi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, bahwa dapat mengorbankan kepentingan masyarakat. Pasal-pasal di dalamnya tidak mampu menghadapi peristiwa-peristiwa yang mengganggu ketertiban masyarakat, karena orang-orang yang melanggar hukum, mempunyai macam-macam cara untuk menghindari dari ketentuan hukuman. Untuk itu, perlu dibuat undang-undang baru untuk melindungi masyarakat dari kejahatannya.

Kritik terhadap asas legalitas ini mempunyai pengaruh yang cukup besar sehingga sistem hukum pidana Jerman sejak tahun 1935 memberi kekuasaan kepada hakim untuk menganggap suatu perbuatan sebagai jarimah jika perbuatan itu merugikan masyarakat Jerman. Sejak tahun 1926 sistem hukum pidana Rusia tidak lagi memakai asas legalitas, sedangkan sistem hukum pidana Denmark membolehkan hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap satu perbuatan yang dipersamakan dengan perbuatan  yang dilarang. Dan suatu sistem hukum pidana Inggris memakai cara yang mirip dengan sistem ta’zir dalam masyarakat Islam, yaitu tidak terikat kuat oleh asas legalitas. “(Marsum, 1979: 5)

Pada akhirnya para sarjana hukum positif memandang bahwa dalam menentukan macam jarimah, tidak perlu menyebutkan tiap-tiap jarimah secara terperinci, tetapi cukup dengan menyebutkan penentuan secara umum terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang sehingga satu ketentuan dapat mencakup lebih dari satu jarimah dan si pelaku tidak dapat lepas dari ketentuan yang bersifat elastis.

Dalam menentukan hukumnya, cukup dengan menyebutkan hukuman tertinggi sehingga hakim mempunyai kekuasaan luas dalam menjatuhkan hukuman. Negara Indonesia juga mengikuti asas legalitas sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi:

Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan  dilakukan.”

Dalam hukum pidana Islam, ada tiga cara dalam menerapkan asas legalitas, yaitu:

  1. Pada jarimah-jarimah yang gawat dan yang sangat mempengaruhi keamanan dan ketentraman masyarakat, yaitu jarimah-jarimah hudud dan qiyas diyat, asas legalitas dilaksanakan dengan teliti sekali, sehingga tiap-tiap jarimah hukumannya dicantumkan satu per satu.
  2. Pada jarimah-jarimah yang tidak begitu berbahaya, yaitu jarimah-jarimah ta’zir pada umumnya, syara’’ memberi kelonggaran dalam penerapan asas legalitas dari segi hukuman, dan untuk hukuman jarima-jarimah  tersebut, syara’ hanya menyediakan sejumlah hukuman untuk dipilih oleh hakim, yaitu hukuman yang sesuai bagi peristiwa pidana yang dihadapi.
  3. Pada jarimah-jarimah ta’zir yang diancamkan hukuman untuk kemaslahatan umum, syara’ memberi kelonggaran dalam penerapan asas legalitas dari segi penentuan macamnya jarimah, karena syari’ah hanya membuat suatu nash (ketentuan) umum yang dapat mencakup setiap perbuatan yang mengganggu kepentingan dan ketentraman masyarakat. (Ahmad Hanafi, 1986: 77-78)

Adapun pada hukum pidana positif, cara penerapan asas legalitas untuk semua jarimah adalah sama, yaitu suatu hal yang menyebabkan timbulnya kritikan-kritikan terhadapnya. Pada mulanya hukum pidana positif memakai cara pertama (dalam hukum pidana Islam) untuk semua perbuatan pidana, namun hal ini menyebabkan para juri atau hakim tidak mau menjatuhkan hukuman berat terhadap perbuatan yang tidak gawat setelah mereka mengingat aturan-aturan pidana yang termasuk kejahatan dan  yang termasuk pelanggaran. Dengan demikian, hukum pidana positif mengambil cara yang kedua (dalam hukum pidana Islam), yaitu dengan mempersempit kekuasaan hakim dalam memilih hukuman dan dalam menentukan tinggi rendahnya hukuman yang diterapkan secara umum.

Dalam sistem hukum pidana positif, seperti di Jerman dan Denmark, mereka mengambil juga cara yang ketiga (dalam hukum pidana Islam) untuk beberapa perbuatan pidana tertentu.

Dari ketentuan di atas mengenai asas legalitas, yang ditinjau dari kedua hukum tersebut, yaitu hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, terdapat persamaan dalam memegang prinsip, yaitu tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam nash (undang-undang).

Perbedaannya dari segi hukuman adalah pada dasarnya hukum pidana Islam menentukan jenis hukuman secara jelas – dalam hal ini – hakim tidak mungkin untuk menciptakan hukuman dari dirinya sendiri sebaliknya, pada hukum pidana positif, tiap perbuatan pidana disediakan satu atau dua macam hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan batas terendah sehingga hakim dapat menjatuhkan dua hukuman atau satu hukuman yang terletak antar kedua batas tersebut.

Dari segi penerapannya, asas legalitas pada hukum pidana  Islam telah diterapkan sejak Al-Qur’an diturunkan, sedangkan asas legalitas pada hukum pidana positif diterapkan pada ke-18 yaitu sesudah Revolusi Perancis.

BAB II

PEMBAHASAN

Analogi dalam Hukum Pidana

Yang dimaksud dengan penafsiran analogi ialah memperluas cakupan atau pengertian dari ketentuan undang-undang. Analogi sangat erat hubungannya dengan penguraian pasa 1 KUHP. Dari ketentuan pasal 1 KUHP disimpulkan bahwa salah satu asas yang terkandung di dalamnya adalah: “Dilarang menggunakan analogi”. Persoalannya sekarang adalah apakah perbedaan antara penafsiran memperluas (extensive) dan penggunaan analogi? Bahkan, dapat juga dipersoalkan perbedaannya dengan metode penafsiran secara teologis dan sosiologis. Terutama dua cara tersebut yang secara sepintas dapat diartikan sama-sama memperluas pengertian atau ketentyan undang-undang. Persoalan ini tambah ruwet lagi dengan timbulnya teori Paul Van Scholten yang mengemukakan “penemuan hukum” (rechts vinding) yang dilakukan oleh para hakim (E. Y. Kanter, 1982: 68).

Asas bahwa dalam menentukan ada atau tidaknya perbuatan pidana tidak boleh digunakan  analogi (qiyas) yang pada umumnya masih dipakai oleh kebanyakan negara. Di Indonesia dan negara Belanda pada umumnya masih mengakui prinsip ini ada juga beberapa sarjana yang tidak dapat menyetujui, misalnya Taverne, Pompe dan Jonkers.

Prof. Scholten menolak adanya perbedaan analogi dan tafsiran extensief yang nyata-nyata dibolehkan. Menurutnya “Baik dalam hal tafsiran extensif maupun analogi, dasarnya adalah sama, yaitu mencoba untuk menemukan norma-norma yang lebih tinggi (lebih umum atau lebih abstrak) dari norma-norma yang ada, dan dari ini lalu diredusir menjadi aturan yang baru (yang sesungguhnya meluaskan aturan yang ada)

Contoh dari tafsiran extensief ialah  putusan HIR negeri Belanda tahun 1921, yang menyebutkan bahwa pengertian goed (benda, barang) dalam pasal 362 KUHP (pasal tentang pencurian), juga meliputi penggunaan daya listrik secara tidak sah itu sehingga dapat dikenai pasal 362 KUHP tersebut

Scholten menyatakan bahwa tidak ada perbedaan prinsipil antara tafsiran extensief dan analogi, melainkan hanya soal gradasi saja, dan hal itu disetujui oleh Prof. van Hattum. Akan tetapi, ia menolak tafsiran extensief ataupun analogi. Contoh bahwa HIR melepaskan pandangan hidup dunia yang metarialistis, di situ hanya didapati peralihan makna dari perkataan “goed”

Menurut Prof Moeljatmo, S.H. dalam bukunya asas-asas hukum pidana, 1978, hlm. 18, daya pencurian dan daya listrik dianggap sebagai goed karena tafsiran extensief ataupun karena peralihan makna perkataan goed itu hanya berlainan kata-kata saja. yang jelas ialah bahwa goed pada waktu W.V.S 1880 dibentuk, bermakna sebagai barang yang berwujud saja, sedangkan maknanya pada masa sekarang juga meliputi barang yang tidak berwujud.

Prof. Moeljatmo, S.H. tidak menyangkal bahwa tafsiran extensief itu sama sifatnya dengan analogi, dan perbedaannya hanya soal gradasi saja. Namun, ada juga batas-batasnya yang jelas, manakah yang masih dapat dinamakan interpresti dan manakah yang meningkat menjadi analogi sehingga diperbolehkan. Jadi, can Hattum dan Prof. Moeljatmo, S.H. sama-sama menolak analogi, sedangkan perbedaannya adalah van Hattum tidak mengakui adanya tafsiran extensief, sedangkan Prof. Moeljatmo, S.H. mengakui adanya tafsiran extensief. Walaupun demikian, perbedaannya dengan analogi adalah jelas.

Batas ini menurut Prof Moeljatmo, S.H. dapat diketahui dari ucapan H.R. negeri Belanda, dalam arrest-nya tahun 1934 (ada dikutip dalam buku Prof. Pompe: Handboek vh Ned, Staprecht, 30 druk page 51). Menurutnya “Suatu perkataan atau pengertian dalam wet sepanjang perjalanan masa dapat berubah makna isinya sehingga berpegang pada tujuan umum (algemene streking). Wet itu dapat dimasukkan pula dalam perkataan tadi yang sebelumnya tidak masuk di situ sehingga hakim dapat memberikan sepenuh-penuhnya dengan mengikuti pandangan hidup dalam masyarakat perihal patut atau tidak patutnya hal-hal tertentu”

Putusan tersebut mengenai pasal 286 KUHP yaitu bagi orang yang mengadakan hubungan kelamin dengan wanita yang sedang pingsan atau tak berdaya; ia akan diancam dengan hukuman penjara maksimal 3 tahun. Bila seseorang mengadakan hubungan kelamin dengan wanita miring otaknya (idiot), apakah perbuatannya itu dapat dimasukkan dalam pasal tersebut? H.R. menentukan bahwa pada pasal 286 dibentuk, jelaslah bahwa keadaan tak berdaya itu menunjukkan pada jasmani yang tak berdaya (physieke onmatcht). Namun demikian, makna onmatcht itu sepanjang perjalanan masa mungkin berubah. Kalau demikian halnya, hakim harus mengikuti perubahan sehingga ia dapat memberi putusan yang tepat, yaitu putusan yang up to date. Perubahan makna itu menurut alasan-alasan yang tidak perlu disebut di sini, dalam pandangan H.R. tidak menunjukkan istilah tak berdaya sehingga terdakwa tidak dapat dikenai pasal 286 tersebut dan ia harus dibebaskan

Pendapat Prof Moeljatmo, S.H. mengenai batas antara tafsiran yang extensief dan analogi dapat ditentukan sebagai berikut:

“Dalam tafsiran extensief, kita berpegang pada aturan yang ada. Di situ ada perkataan yang kita beri arti menurut makna yang hidup dari dalam masyarakat sekarang, dan bukan menurut maknanya pada waktu undang-undang dibentuk. Jika dibandingkan dengan makna ketika aturan itu dibuat, makna yang pertama adalah lebih luas. Sungguhpun demikian, makna yang lebih luas out pun secara objektif bersandar pada pandangan masyarakat mengenai perkataan itu. Dalam menggunakan analog, pangkal pendirian kita ialah bahwa perbuatan yang menjadi soal itu tidak dapat dimasukkan dalam aturan yang ada. Namun demikian, perbuatan itu menurut pandangan hakim seharusnya dijadikan perbuatan pidana pula karena termasuk inti dari aturan yang ada yang mirip dengan perbuatan itu. karena termasuk dalam inti aturan yang ada  mirip dengan perbuatan itu. Karena termasuk dalam inti aturan yang ada, perbuatan tadi dapat dikenai aturan yang ada dengan menggunakan analogi. Jadi, jika menggunakan analogi, yang dibuat untuk menjadikan perbuatan pidana pada suatu perbuatan tertentu bukan lagi aturan yang ada, tetapi ratio, maksud, dan inti dari aturan yang ada”.

Jika dipandang demikian, meskipun dapat dikatakan bahwa tafsiran extensief dan analogi itu pada hakikatnya sama dan hanya ada perbedaan gradual saja, bila dipandang dari sudut psikologi bagi orang yang menggunakannya, ada perbedaan besar di antara keduanya. Yang pertama masih tetap berpegang pada bunyi aturan dan menuruti semua kata-katanya, pada waktu terjadinya undang-undang dan pada waktu penggunaannya.  Karena itu masih dinamakan interprestasi, dan seperti halnya cara interprestasi yang lain, selalu memerlukan penggunaan undang-undang. Adapun yang kedua tidak lagi berpegang pada aturan yang ada, melainkan pada inti ratio darinya. Karena itu, menurut Prof Moeljatmo, S.H. ini bertentangan dengan asas legalitas sebab asas ini mengkhususkan adanya suatu aturan sebagai dasar.

Menurut Prof Dr. Wirdjono Prodjodikoro S.H. (1981: 42), perbedaan antara penafsiran secara extensief  dan analogi sebagai berikut, “seseorang dikatakan masih ada di bidang penafsiran apabila dari kata-katanya tidak terlihat peraturan hukum tetapi dalam suatu cara pikiran, dapat disimpulkan bahwa suatu kejadian atau peristiwa tertentu dimaksudkan turut diatur dalam suatu peraturan hukum. Adapun analogi terjadi apabila dengan suatu cara penafsiran disimpulkan bahwa suatu kejadian atau peristiwa tertentu tidak turut di atur dalam suatu peraturan hukum, namun tetap dianggap tercakup dalam peraturan itu.

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas mengenai analogi dalam hukum pidana adalah dilarang menggunakan analogi dalam penerapan hukum pidana. Menggunakan analogi dalam hukum pidana berarti menganggap “sesuatu” termasuk dalam pengertian dari suatu istilah/ketentuan undang-undang hukum pidana karena “sesuatu” itu banyak sekali kemiripannya atau kesamaannnya di istilah/ketentuan tersebut. Dengan perkataan lain, analogi terjadi bilamana menganggap bahwa suatu peraturan hukum tertentu juga meliputi hal yang banyak kemiripannya/kesamaannya dengan yang telah diatur, yang pada mulanya tidak demikian. analogi  biasanya terjadi pada hal-hal yang saat pembuatan suatu peraturan hukum, tidak terpikirkan atau tidak mungkin dikenal oleh pembuat undang-undang pada zaman itu.

Di dalam KUHP, kita kenal adanya asas legalitas yang mengandung tiga pengertian, yaitu:

  1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu tidak terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang
  2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (qiyas)
  3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut

Dikalangan para sarjana, terdapat perbedaan pandangan tentang  boleh tidaknya menggunakan analogi, misalnya dalam kasus di atas tentang pencurian listrik, putusan H.R. tahun 1921 dalam pasal 362, dan putusan HIR di negeri Belanda tahun 1892 yang menggunakan kawat telepon dengan kawat telegraf. Dalam kasus ini, Prof Moeljatmo S.H. tidak mengakui penggunaan analogi, melainkan penggunaan extensief, dan saya setuju terhadap pendapat Prof Moeljatmo S.H. karena KHUP kita mengandung asas legalitas sebagaimana telah disebutkan di atas dan juga atas dasar alasan kekhawatiran akan suatu tindakan hakim pidana yang sewenang-wenang.

Van Hattum tidak mengakui penggunaan analogi, juga  tidak mengakui penggunaan tafsiran extensief.

Taverne berpendapat bahwa penggunaan analogi telah dilakukan oleh H.R. yang disetujui. Pompe mengatakan antara lain “Pada umumnya analogi diperbolehkan dalam hal penyempurnaan undang-undang.” (E. Y. Kanter, 1982: 78)

Wirjono Prodjodikoro, S.H. (1981: 43) mengemukakan pandangannya dengan menuliskan antara lain, “tetapi dapat juga dimengerti bahwa tidak selalu memuaskan apabila setiap analogi dilarang. Adakalanya dirasakan benar-benar sebagai adil apabila dalam suatu hal tertentu diperbolehkan menggunakan analogi “selanjutnya dikatakan” ukuran boleh atau tidaknya suatu analogi adalah apakah analogi anconcreto tidak bertentangan  dengan yang sekadar dapat diketahui dari maksud dan tujuan pembentukan undang-undang dalam merumuskan ketentuan-ketentuan hukum pidana  yang bersangkutan.”

E. Y. Kanter S.H. dan S. R. Sianturi, S.H. (1982: 78) dalam bukunya asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, mengatakan, “Jika diperhatikan benar-benar, analogi merupakan penyelundupan terhadap asas kedua memulai asas pertama pasal 1 ayat 1 KUHP. Artinya “sesuatu hal” dianggap termasuk dalam pengertian peraturan hukum (undang-undang) yang sudah ada. Dengan demikian, suatu hal itu dianggap sebagai peraturan hukum, yang mulai berlaku sejak berlakunya peraturan hukum yang diboncenginya. Anggapan ini adalah suatu konstruksi hukum, yang dikehendaki oleh mereka yang memegang teguh asas legalitas, untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan baru”.

Adapun negara lain yang menganut analogi dan menerimanya secara tegas dalam undang-undang pidana, yaitu Rusia, Jerman, dan Denmark.

Mr. Drs. E Utrecht (1986: 218) berpendapat, “menolak analogi apriori berarti secara diam-diam menganut suatu aliran positivitas yang sempit sekali tidak dapat disesuaikan dengan zaman sekarang”

Dengan demikian, persoalan diterima atau tidaknya analogi dalam hukum  pidana itu harus diselesaikan menurut pertimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, mengingat diakui atau tidaknya asas legalitas dalam perkembangan hukum pidana yang berlaku sekarang maupun yang akan datang.

Batas-Batas Berlakunya Perundang-Undangan Hukum Pidana Menurut Tempat Terjadinya Perbuatan  Pidana

Walaupun undang-undang pidana tidak menentukan secara jelas dan tegas mengenai “tempat kejadian” suatu perbuatan pidana dan “waktu terjadinya” jelaslah bahwa tempat dan waktu adalah sangat penting sebagaimana tertera dalam pasal 121jo pal 143 ayat (2) huruf b, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengharuskan menyebut tempat tempat dan waktu pembuatan pidana dalam dakwaan dengan ancaman batal demi hukum.

Manfaat mengetahui tempat tindak pidana adalah untuk menjawab pertanyaan mengenai apakah suatu tindak pidana terjadi di wilayah Indonesia atau di luar Indonesia (pasal 2 s.d. 8 KUHP0, pengadilan manakah yang berwenang untuk mengadili suatu perkara. Di dalam perumusan KUHP, kita lihat pada pasal 156, pasal 492, pasal 167, dan pasal 495.

Tempat suatu tindak pidana, yaitu tempat pelaku melakukan tindak pidana yang ketika itu telah sempurna pula semua unsur dari tindak pidana tersebut. Akan tetapi, suatu tindakan dan akibat tindak pidana tidak selalu bersamaan tempat terjadinya, misalny, X menembak Y di Bandung, kemudian Y meninggal di Medan, di sinilah timbul persoalan mengenai tempat terjadi perbuatan pidana.

Cara-cara yang lazim digunakan untuk pemecahannya adalah mengikuti salah satu pola dari 4 macam ajaran sebagai berikut:

1)    Ajaran tindak badaniah, untuk menentukan tempat kejadian, pusat perhatian adalah tempat pelaku melakukan suatu tindak pidana, dan unsur-unsur tindak pidana itu sudah sempurna.

2)    Ajaran tentang bekerjanya alat. Tempat kejadian adalah tempat bekerjanya alat yang digunakan dalam suatu tindak pidana dan telah membuat sempurna (menimbulkan) suatu tindak pidana.

3)    Ajaran akibat dari tindakan. Tempat kejadian tindak pidana adalah tempat terjadinya suatu akibat yang merupakan penyempurnaan dari tindak pidana yang telah terjadi

4)    Ajaran berbagai tempat tindak pidana. Menurut ajaran ini tempa tindak pidana adalah gabungan dari ketiga-tiganya atau dua di antara ajaran-ajaran tersebut di atas.

Batas-Batas Berlakuya perundang-undangan hukum pidana menurut waktu terjadinya perbuatan pidana

Waktu perbuatan pidana selalu sesuai dengan tempat perbuatan pidana. Artinya, di mana dan kapan unsur perbuatan pidana telah sempurna, maka pada saat kesempurnaan itulah waktu perbuatan pidana. Dengan memakai dasar dan mengikuti ajaran-ajaran tempat perbuatan pidana yang telah disebutkan di atas maka dalam ketentuan waktu terjadinya perbuatan pidana pun,  kita mengikuti salah satu ajaran tersebut guna memanfaatkan pengetahuan tentang waktu perbuatan pidana.

Manfaat pengetahuan tentang waktu perbuatan pidana, menurut E. Y. Kante, S.H. dan S.R. Sianturi S.H. (1982: 116) ditemukan dalam undang-undang hukum pidana, antara lain:

1)   Peranan waktu dalam pasal 1 KUHP

2)   Umur petindak ketika melakukan suatu tindak pidana

3)   Bagi seseorang yang tidak terus menerus gila, apakah pada saat melakukan tindak pidana, ia dalam keadaan gila atau tidak

4)   Kekadaluarsaan dalam penuntutan.

5)   Batas waktu pengaduan atau penarikan pengaduan suatu delik aduan

6)   Pengulangan tindak pidana tertentu

7)   Apakah telah terjadi “tertangkap tangan” atau tidak, dan sebagainya.

Mengenai batas-batas berlakunya perundang-undangan hukum pidana di Indonesia menurut tempat dan waktu terjadinya perbuatan pidana dapat kita lihat dalam pasal-pasal KUHP sebagai berikut:

Pasal 2 sampai 9 KUHP mengatur batas-batas berlakunya perundang-undangan hukum pidana menurut tempat terjadinya perbuatan:

Dipandang dari sudut negara mengenai tempat terjadinya perbuatan ada dua pendirian yaitu:

1)      Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah negara, baik dilakukan oleh warga negaranya maupun oleh warga negara asing. Ini dinamakan asas territorial

2)      Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negara, di mana saja, juga dilakukan di luar wilayah negara, dan ini dinamakan asas personal sering disebut prinsip nasional yang aktif.

Dalam asas pertama, pada pokoknya terletak pada terjadinya perbuatan di wilayah negara. Dalam hal ini, siapakah yang melakukannya. Siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum pidana, apakah itu warga negara atau orang-orang asing, tidak menjadi soal. Adapun di dalam asas yang kedua, titik beratnya adalah pada orang yang melakukan perbuatan pidana, sedangkan tempat terjadinya delik tidak penting.

Prof. Moeljano, S.H. dalam bukunya asas-asas hukum pidana halaman 26  mengatakan “asas pertamalah yang pada masa ini lazim dipakai oleh kebanyakan negara, termasuk Indonesia. sudah sewajarnya bila tiap-tiap orang yang berada dalam wilayah suatu negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara tersebut. Adapun azas kedua tidak mungkin lagi digunakan sepenuhnya apabila warga negara berada di dalam wilayah negara lain yang yang kedudukannya gecoordineed, artinya yang sama-sama berdaulat, karena bertentangan  dengan kedaulatan negara ini bila ada orang asing di dalam berada di wilayah negara yang gesubordineerd, artinya yang sama-sama berdaulat, karena bertentangan dengan kedaulatan negara ini bila orang asing di dalam wilayahnya  tidak di adili menurut hukum negara itu. hanya jika orang itu berada di wilayah negara yang gesubordineerd dengan negaranya sendiri. Asas ini dapat digunakan. Sebagai contoh ialah sewaktu penduduk Jepang di sini (Indonesia). orang-orang Jepang tidak tunduk pada perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, tetapi KUHP Jepang. Dahulu orang-orang Inggris atau Tiongkok sewaktu negeri tersebut berada di bawah pengaruh negara-negara Barat, mereka mempunyai hak exterrioterial, artinya dipandang berada di luar territorial negara tempat mereka berdiam, sehingga tidak harus mengikuti peraturan yang dikenakan oleh negara Barat.

Meskipun demikian, sekarang masih ada negara yang memakai azas personal ini, meskipun hanya secara formal belaka, yaitu Jerman. Pasal 3 strafgestzbuch Jerman menentukan: hukum pidana Jerman berlaku bagi perbuatan tiap-tiap warga negara maupun di negara lain. Kadi dengan tegas dipegang teguh, prinsip ini dapat menimbulkan hal-hal yang tidak mungkin. Oleh karena itu, ayat 2 azas tadi perlu diperkecil ruang lingkupnya hingga mencakup perbuatan-perbuatan yang tidak diancam pidana.

Dalam pasal 3 ayat 2 itu dinyatakan: perbuatan yang dilakukan di negeri lain, dengan mengingat keadaan khusus di tempat itu tidak mencakup dalam unrecht yang dapat dipidana. Dengan kata lain, terhadap seorang pidana, dapat diberlakukan hukum pidana Perancis jika ia dituntut oleh Pengadilan Perancis.

Akan tetapi, jika perbuatan itu menurut hukum pidana Perancis bukan perbuatan pidana, sedangkan menurut hukum pidana Jerman adalah perbuatan pidana, maka jika orang Jerman itu kembali ke Jerman, ia dapat dituntut karena perbuatan pidana yang dilakukan di Perancis itu berlaku menurut hukum pidana Jerman.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Hanafi, MA 1986. Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Cetakan Ketiga, Jakarta: Bulan Bintang.

Andi Hamzah, SH. DR. 1986. Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia.

_________. 1984. Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan. Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia.

Bambang Poermono, SH. 1981. Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia.

Pipin Syarifin, SH. 2000. Hukum Pidana di Indonesia. Cetakan Pertama. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Anda suka dengan artikel Analogi Dalam Hukum Pidana ini?! Jangan lupa share ya ... Baca juga tentang Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia. Semoga bermanfaat...

plusone  twitter  facebook Share

Baca juga Artikel Terkait "Analogi Dalam Hukum Pidana" :

Ditulis dalam Kategori Humor.