Perbedaan Kebijakan dan Kebijaksanaan

Kebijaksanaan (wisdom) berarti “kearifan” adalah pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang (Inu Kencana Syafiie). Sedangkan kebijakan (policy) adalah  serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu (Solichin Abdul Wahab)

Kebijakan VS Kebijaksanaan

Tidak ada perbedaan kebijaksanaan dan kebijakan. Sepanjang keduanya diartikan sebagai keputusan pemerintah.

Pengertian publik : Publik :Negara, pemerintah, masyarakat, umum

Dimensi Subyek : Pemerintah. Dimensi obyek atau lingkungan : Masyarakat atau umum. Amara Raksasataya: Kebijakan Adalah Suatu Taktik dan Strategi Yang Diarahkan Untuk Mencap SuatuTujuan.

Karena Itu Kebijakan Memuat 3 Elemen Yaitu:

  1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai
  2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah utk mencapai tujuan yang diinginkan
  3. Menyediakan berbagai input utk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli

  • Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memcahkan suatu masalah tertentu. Dimana kebijakan itu dikembangkan oleh badan-badan2 dan pejabat-pejabat pemerintah (James E. Anderson)
  • Kebijakan publik merupakan penglokasian nilai-nilai kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah (David Easton dan Harrold Laswel & Abraham Kaplan)
  • Kebijkan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyrakat

Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukannya (Thomas Dye,1992) (public policy is whatever governments choose to do or not to do).  Definisi kebijakan publik tersebut mengandung makna bahwa kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta. Juga artinya kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Dalam membuat kebijakan publik dapat dilihat dari 2 rana yaitu ranah politis dan rasional.

Menurut W. N. Dunn, Kebijakan Publik adalah suatu rangkaian plihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat  pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, perkotaan dan lain-lain. Sedangkan menurut Islamy kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Nugroho berkesimpulan bahwa dari berbagai definisi kebijkan publik, maka dapat diberi pemaknaan kebijakan publik, yaitu;

  • Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administrator publik.
  • Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan orang-orang atau golongan.
  • Dikatakan kebijkan publik, jika manfaat yang diperoleh masyarakat yang bukan pengguna langsung dari produk yang dihasilkan jauh lebih banyak atau lebih besar dari pengguna langsungnya. Konsep ini disebut juga konsep externality atau eksternalitas.

Kebijakan Publik dan Kepentingan Publik

Menurut konsep demokrasi modern: kebijakan publik tidaklah hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, Tetapi opini publik (public opinion) juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan dan tercermin dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan negara. Karena itu setiap kebiajaksanaan negara harus selalu berorientasi pada kepentingan publik (public interest). Administrator publik bekerja Untuk kepetingan seluruh anggota masyarakat/publik. Mereka mengabdi pada kepentingan publik atau sebagai abdi masyarakat. Tugas administrator publik bukan membuat kebijaksanaan negara “atas nama kepentingan publik” tetapi benar2 bertujuan utk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat.

Ruang Lingkup Kebijakan Publik

Menurut Nugroho, ruang lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan. Seperti: kebijakan publik di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, transportasi, pertahanan, dan sebagainya. Apabila dilihat dari segi hirarkinya, maka kebijakan publik  bersifat nasional, regional dan lokal, seperti: undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan pemerintah provinsi, peraturan pemerintah kabupaaten/kota, keputusan presiden/menteri, keputusan bupati/kota (Dalam Nugroho, 2005)

Prinsip Administrator Publik

Adminsitrator publik sebagai abdi masayrakat yang selalu dapat memperhatikan kepentingan publik, maka administrator publik perlu memiliki 3 S yakni Semangat Kepublikan (semangat kerakyatan), Semangat sensifitas publik dan Semangat responsibilitas administratif  dan politis hrs melekat pada diri administrator publik, shg dapat menjalankan peran profesionalnya dengan baik.

Ada Tiga Macam Perbedaan Administrator Publik

  1. Administrator publik sebagai “birokrat”.  pelaksana kebijakan publik yang telah dirumuskan oleh superior politiknya (pembuat kebijakan)
  2. Administrator publik sebagai “pemain politik”: terlibat dalam perumusan kebijakan publik, dengan berupaya memuaskan dan mempertahankan kepentingan public atas dasar nilai kamnusiaan
  3. Administrator publik sebagai “professional”: berperan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, karena memiliki kemampuan teknis (spesialis) dalam menjalankan tugas-tugsnya dan selalu berorientasi pada pemberian pelayanan yang baik kepada msayarakat.

4 (Empat) Implikasi Kebijakan

  1. Kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah;
  2. Kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata;
  3. Kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempnyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu
  4. Kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

12 Ciri Kebijakan Publik (Yehezkel Dror)

  1. Sangat kompleks
  2. Prosesnya bersifat dinamis
  3. Komponen2 beraneka ragam
  4. Peran masing2 sub struktur berbeda-beda
  5. Memutuskan
  6. Sebagai pedoman umum
  7. Untuk mengambil tindakan
  8. Diarahkan pada masa depan
  9. Terutama idlakukan oleh lembaga2 pemerintah
  10. Secara formal dimaksudkan Untuk mencapai suatu tujuan
  11. Apa yang tercermin dalam kepentingan umum
  12. Dilakukan dengan cara yang sebaik mungkin

Anda suka dengan artikel Definisi Kebijakan Publik ini?! Jangan lupa share ya ... Baca juga tentang Administrasi Perpajakan. Semoga bermanfaat...

plusone  twitter  facebook Share

Baca juga Artikel Terkait "Definisi Kebijakan Publik" :

Ditulis dalam Kategori Politik.