Setelah kemarin kita membahas tentang Definisi Kebijakan Publik, sekarang kita akan membahas tentang analisis kebijakan publik. E.S  Quade berpendapat bahwa asal muasal analisa kebijakan disebabkan banyaknya kebijakan yang tidak memuaskan. Sedangkan William N. Dunn berkata analisis kebijakan publik sebagai suatu proses, merupakan serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis.

Aktivitas politis nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Aktivitas perumusan masalah, forcasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat Aktivitas intelektual. Peran analis kebijakan adalah memastikan bahwa kebijakan yang hendak diambil benar-benar dilandasi manfaat optimal diterima oleh publik & bukan asal menguntungkan pengambil kebijakan.

Subarsono mengemukakan suatu kerangka kerja kebijkan publik dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam melakukan analisis kebijakan publik, yang ditentukan beberapa variablel, sebagai berikut :

  1. Tujuan akan dicapai;
  2. Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan.
  3. Sumber daya yang mendukung kebijakan.
  4. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembutan kebijkan;
  5. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya.
  6. Strategi yang digunkan untuk mencapai tujuan .

Kecakapan-Kecakapan Seorang Analis Kebijakan

Seorang Analis Kebijakan Harus Memiliki Kecakapan-kecakapan sebagai berikut :

  1. Mampu cepat ambil fokus pada kriteria keputusan yang paling sentral
  2. Mempunyai kemampuan analisis multi-disiplin
  3. Mampu memikirkan jenis-jenis tindakan kebijakan yang dapat diambil
  4. Mampu gunakan metode paling sederhana yang tepat dan gunakan logika desain metode,
  5. Mampu mengatasi ketidak pastian
  6. Mampu mengemukakan dengan angka secara kuantitatif & asumsi kualitaitf
  7. Mampu buat rumusan analisa sederhana namun jelas
  8. Mampu memeriksa fakta-fakta yang diperlukan
  9. Mampu meletakkan diri dlm posisi orang lain (empati) sbg pengambil kebijakan publik
  10. Mampu menahan diri hanya utk memberikan analisis kebijakan, bukan keputusan
  11. Mampu mengatakan”Ya” atau “Tidak” pada usulan yang masuk, namun juga mampu memberikan definisi dan analisa dri usulan tersebut
  12. Mampu menyadari bahwa tdk ada kebijakan yang sama sekali benar, rasional dan komplet
  13. Mampu memahami bahwa ada batas-batas intervensi kebijakan publik
  14. Mempunyai etika profesi yang tinggi 

Kriteria Analisa Kebijakan yang baik

Nugroho berpendapat bahwa suatu analisa kebijakan yang baik ialah bersifat deskriptif karena memang peranannya memberikan rekomendasi kebijakan yang patut diambil oleh eksekutif. Setiap analisa kebijakan publik selalu menyusun struktur analisanya.

Jenis-Jenis Kebijakan

Pakar Ilmu Politik mengkategorikan kebijakan, yaitu:

  1. Kebijakan substantif (kebijakan perburuhan, kesejahteraan sosial, luar/ dalam negeri, dll)
  2. Kebijakan kelembagaan (kebijakan legislatif, yudikatif dan departemen, dll)
  3. Kebijakan menurut kurung waktu (kebijakan masa reformasi, Orba, Orla, dll)

James Anderson mengkategorikan kebijakan, yaitu:

  1. Kebijakan substantif ialah kebijakan menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah.
  2. Kebijakan prosedural ialah bagaimana kebijakan substantif dapat dijalankan.
  3. Kebijakan distributif ialah kebijakan yang menyangkut disribusi pelayanan kpada masyarakat.
  4. Kebijakan regulatori ialah kebijakan berupa pembatasan/ pelarangan terhadap perilaku idnividu atau kelompok masy.
  5. Kebijakan re-distributif ialah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak di antara bebagai kelmpok dlm masyarakat.
  6. Kebijakan material ialah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya kongkrit pada kelmpok sasaran
  7. Kebijakan simbolis ialah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran
  8. Kebijakan public goods (barang umum) ialah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik.
  9. Kebijakan privat goods ialah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau layanan untuk pasar bebas.

Proses san Prosedur Pembuatan Kebijakan

Michael Howlet & M. Ramesh (Subarsono,2005) menyatakan bahwa Proses Kebijakan Publik haruslah sebagai berikut :

  1. Penyusunan Agenda. Proses agar suatu masalah dpt perhatian dri pemerintah
  2. Formulasi Kebijakan. Proses perumusan pilihaan2  kebijakan oleh pemerintah
  3. Pembuatan Kebijakan. Proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan
  4. Implementasi Kebijakan. Proses utk melaksanakan kebijakan spy capai hasil.

Sedangkan James Anderson berpendapat bahwa proses kebijakan publik adalah :

  1. Formulasi Masalah. Apa masalahnya? Apa sebab hal tsb jadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dlm agenda pemerintah?
  2. Formulasi Kebijakan. Bagaimana kembangkan pilihan-pilihan/alternative-alternatif utk pecahkanmasalah tersebut? Siapa saja berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
  3. Penentuan Kebijakan. Bagaimana alternatif ditetapkan? Kriteria apa yang harus dipenuhi? Siapa pelaksana kebijakan? Bagaimana strategi pelaksanaannya? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapan?
  4. Implementasi Kebijakan. Siapa terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?
  5. Evaluasi Kebijakan. Bagaimana tingkat keberhasilan/ dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi? Apa konsekuensi adanya evaluasi? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

Proses Kebijakan Publik

Randal B. Ripley, 1985 “Policy Analysis in Plitical science” menyatakan bahwa analisis kebijakan publik merupakan suatu proses yang melalui beberapa tahapan, yaitu:

  1. Tahap penyusunan agenda kebijakan: terdapat tiga kegiatan yang perlu dilakukan ialah pertama, membangun persepsi di kalangan stakeholders bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah, oleh sekelompok masyarakat dan kelompok elite politik; Kedua, membuat batasan masalah; Ketiga, memobilisasi dukungan dari kelompok-kelompok dalam masyarkat dan kelompok kekuatan politik serta kelompok Pers, agar masalah taersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah.
  2. Tahap fomrmulasi dan legitimasi kebijakan: Analis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternative-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi kepada seluruh kelompok kepentingan, sehingga sampai pada sebuah kebijkan yang dipilih.
  3. Tahap Implementasi kebijakan: pada tahap ini diperlukan dukungan sumber daya dan penyusunan organisasi pelaksana kebijkan. Dalam proses implementasi kebijakan sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi suatu kebijkan berjalan dengan baik.
  4. Tahap evaluasi terhadap implementasi, kinerja dan dampak kebijakan: dari tindakan kebijkan akan dihasilkan kinerja, dan dampak kebijkan kemudian dilakukan evaluasi terhadapnya dan hasilnya akan bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru di masa akan datang, agar lebih baik dan lebih berhasil.

Anda suka dengan artikel Analisis Kebijakan Publik ini?! Jangan lupa share ya ... Baca juga tentang Definisi Kebijakan Publik. Semoga bermanfaat...

plusone  twitter  facebook Share

Baca juga Artikel Terkait "Analisis Kebijakan Publik" :

Ditulis dalam Kategori Politik. partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, pengertian analisis kuantitatif, contoh partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, pengertian mobilitas politik, ekonomi deskriptif, makalah analisis kebijakan publik, Rumus Analisis Deskriptif, pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, pengertian mobilisasi politik, rumus data kuantitatif, arti ripley, rumus analisis data kuantitatif, definisi analisis kuantitatif, contoh makalah analisis kebijakan publik, contoh kebijakan substantif, pengertian partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, rumusan masalah kuantitatif, perubahan sosial pasca reformasi, analisis kebijakan publik, arti kata ripley, pengertian analisis kebijakan publik, kebijakan prosedural, ilmu ekonomi deskriptif, makalah partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, perubahan sosial sebelum dan sesudah reformasi, isi mobilitas politik, pengertian analisis rasional, kata bijak pakar ekonomi, kata kata bijak pakar ekonomi, asal usul kata disiplin,